Ada ‘bule’ di Disdukcapil Belitung
Tanjungpandan – Disdukcapil Kabupaten Belitung terpilih sebagai salah satu Tuan Rumah (Host) program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA) atau Australia Indonesia Youth Exchage Program (AIYEP) yang berlangsung dari tanggal 11 s/d 29 Desember 2023.
Tujuan dari pertukaran ini selain dari untuk meningkatkan pengalaman profesionalismenya di dunia kerja, para pemuda Indonesia-Australia ini juga bisa belajar tentang manajemen kegiatan serta mempelajari budaya kerja, termasuk memperkenalkan inovasi-inovasi unggulan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Belitung, salah satunya kegiatan jemput bola perekaman biometric KTP-el bagi para pemilih pemula di lingkungan sekolah.
Selain mengamati proses pendaftaran KTP-el, tiga orang perwakilan ini juga berkesempatan mewawancarai para pelajar mengenai pandangan mereka mengenai pentingnya memilki KTP saat menginjak usia 17 tahun. Topik ini menjadi sangat penting mengingat pemilu pada bulan Februari mendatang, yang salah satu syarat untuk mencoblos adalah memiliki KTP.
Para peserta magang ini juga beruntung dapat berbicara dengan siswa sekolah untuk memahami perspektif generasi muda tentang KTP. Para pelajar sepakat KTP sangat penting bagi warga negara Indonesia, hal ini sebagai bentuk perwujudan akan demokrasi di Indonesia, juga sebagai bentuk partisipasi dalam masyarakat. Memiliki KTP juga meningkatkan kemampuan dalam mengkases peluang kerja dan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, ataupun untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).
Disamping mendampingi dalam kegiatan jemput bola, Disdukcapil Kab. Belitung juga mengajak para mas dan mbak ‘bule’ ini ikut serta dalam memenuhi undangan dari Lapas Kelas IIB Cerucuk untuk melakukan perekaman biometric KTP bagi para warga binaan. Dalam kunjungan tersebut, para peserta magang diajak berkeliling ke lingkungan penjara, rumah sakit dan taman. Walaupun tidak mendapat kesempatan untuk mewawancarai para tahanan tentang KTP, peserta magang AIYEP mendapat penjelasan dari staf Lapas bahwa para warga binaan ini didorong untuk mempunyai KTP agar mereka mudah dalam mengakses layanan publik maupun untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah.
